justice collaborator (orang yang memberikan kerja sama substansial )

Pada dasarnya, ide justice collaborator ini diperoleh dari Pasal 37 ayat (2) United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-undang No 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Antikorupsi).

Pasal 37 ayat (2) UNCAC menegaskan: “Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus yang tertentu, mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini.”

... Kemudian dalam Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan: “Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsipprinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (justice collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.”
Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (SEMA No 4/2011),pada angka 9(a dan b) ditegaskan beberapa pedoman untuk menentukan kriteria justice collaborator.

1. yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
2.jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelakupelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.
Berdasarkan SEMA No 4/2011 tersebut,adalah sesuatu yang tidak logis dan di luar logika hukum jika kepada Angie diwacanakan status justice collaborator. Sejak awal Angie lebih banyak menyangkal fakta-fakta yang dituduhkan kepadanya.

Sumber Berita: Harian Seputar Indonesia, 11 Mei 2012 by DR FRANS H WINARTAAnggota Governing Board Komisi Hukum Nasional

Read More

HUKUM PERDATA

SEJARAH

Berlakunya hukum dlm suatu negara ditentukan oleh :

POLITIK HUKUM

Pernyataan kehendak Penguasa Negara mengenai hukum yg berlaku diwilayahnya, dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan Politik hukum biasanya dicantumkan dlm UUD dan peraturan-peraturan yang lainnya

SEJARAH HUKUM PERDATA

CORPUS JURIS CIVILIS / CODEX JUSTIANUS

ROMAWI ABAD 15

CODE CIVIL DES FRANCAIS/CIVIL CODE NAPOLEON

(PERANCIS 1805)

B.W (BURGELIJK WETBOOK)

DASAR HUKUM BERLAKUNYA SUATU HUKUM DI INDONESIA

Azas Konkordansi

Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh Sudikno Mertokusumo ditambahkan:

1.Para ahli tdk memperoalkan scr mendlm mengapa hukum belanda masih berlaku di indonesia.

2.Sepanjang hkm tsb tdk bertentangan dng pancasila, UUD’45 serta masih dibutuhkan.

Keadaan Hukum Perdata

HUKUM PERDATA

Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku

Beraneka Ragam (Pluralisme)

Setiap Penduduk mempunyai sistem hukum masing

Hukum Perdata Barat (BW), Hukum Islam Dan Hukum Adat

Hukum Perdata di Indonesia bercorak PLURALISTIK

Pasal 131 jo Pasal 163 I.S

• Pasal 49 UU 7/89 jo UU 3/06

• Sehingga sumber hukum perdata di Indonesia:

1. BW untuk org Eropa, Timur Asing Tiong Hoa (kecuali ttg persoalan perkawinan & larangan perkawinan), & Timur Asing non Tiong Hoa khusus utk persoalan hk harta kekayaan dan hk waris dg testamen

2. Hk Adat Penduduk pribumi dan Timur Asing non Tiong Hoa (utk persoalan perdata pd umumnya)

3. Hk Islam Seluruh penduduk beragama Islam utk persoalan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sodaqoh, infaq, dan ekonomi syariah.

Penyebab Pluralisme Sistem Hukum Perdata

Politik Pemerintah Hindia Belanda

Belum adanya ketentuan hukum yang berlaku secara nasional

Faktor etnisitas

Beberapa Definisi “Hukum PERDATA”

3.Menurut Prof H.R Sardjono, SH : Hukum Perdata adalah kaidah-kaidah yang menguasai manusia dalam masyarakat dalam hubungannya terhadap orang lain dan hukum pada dasarnya menguasai kepentingan perseorangan.

4.Prof Subekti, SH : Hukum perdata dalam arti luas meliputi seluruh hukum privat materiil yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

Kaidah Dan Luas Kajian Hukum Perdata

Kaidah hukum perdata dapat dilihat dari bentuk, subjek hukum, dan subtansinya

Luas Kajian Hukum Perdata meliputi :

Hukum perdata (luas) yang terdapat didalam:

a)Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Beserta sejumlah undang-undang tambahan lainnya (H.Perdata Dlm arti Luas)

b)Bahan hukumnya terdapat di dalam Kitab undang-undang hukum perdata saja.Misalnya hukum orang, hukum waris, hukum perikatan dan sebagainya ( H.Perdata Dlm arti sempit)

Sehingga

Hukum Perdata = Hukum yg mengatur kepentingan perseorangan ( private interest )  

  Mengatur hak dan kewajiban perseorangan dalam hub antara subyek-subyek hukum

Sumber H. Perdata Indonesia

Algemene bepalingen van wetgaving (AB)

KUHPerdata / Burgelijk Wetboek

KUHDagang / WvK

UU No. 5 / 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria  mencabut Buku II BW

UU No. 1/1974 ttg perkawinan

UU No.4 /1996 ttg hak tanggungan

Inpres No. 1 / 1991 ttg KHI

Pemberlakuan BW pd penduduk Pribumi

• Pasal 131 I.S ayat 4 jo Stb.1917 no 12

• Penundukan diri secara suka rela kpd BW

 Tdp 4 macam:

1. Penundukan diri sepenuhnya

2. Penundukan diri sebagian

3. Penundukan diri utk perbuatan tertentu

4. Penundukan diri diam-diam

Obyek HK PERDATA

1. Hukum perorangan /

Bdn Pribadi (personen recht) BUKU I BW jo UU1/74

2. Hk keluarga (Famillie recht)

3. Hk harta kekayaan(vermogensrecht) BUKU II & III BW

4. Hk waris (erfrecht) 

Perihal orang dalam Hukum

1. Hukum PERORANGAN

• Subyek Hukum:

- Siapa sajakah ?

- Sejak kapan

- Bilamana

Subyek Hukum

• DEFINISI:

“Penyandang hak & kewajiban.”

ORANG

• Pasal 2 BW

• SEHINGGA:

  Setiap orang, siapapun, sejak ia menyandang hak dan kewajiban, mk ia tlh dpt dikatakan sebagai subyek hukum.

Subyek Hukum

“Penyandang hak & kewajiban”

Menuntut Hak         Melaksanakan Kewajiban

PERBUATAN HUKUM

Dibutuhkan KECAKAPAN

SEHINGGA:

  Setiap orang, kapanpun, dapat memiliki hak & kewajiban ( setiap orang dpt berwenang / Bevoegd ).

TAPI

  Tidak setiap orang mampu melakukan perbuatan hukum ( Setiap orang belum tentu cakap / Bekwaam )

TIDAK CAKAP BERBUAT:

1. Belum Dewasa 1330 BW jo 330 BW jo psl 47 UU No.1 Th 74.

2. Orang yg berada di bawah PENGAMPUAN (Org yg tlh dewasa, namun dianggap tidak cakap krn keadaan tertentu spt: dungu, gila, pemboros) Pasal 1330 BW jo Pasal 433 BW

3. Orang-orang yg dilarang UU utk melakukan perbt.2 hk tertentu misalnya orang yg dinyatakan pailit (UU Kepailitan).

BADAN HUKUM

• SYARAT Badan Hukum:

1. Mempunyai pengurus (alat / organ)

2. Mempunyai tujuan tertentu

3. Mempunyai kekayaan sendiri yg terpisah dari kekayaan anggotanya

4. Disahkan oleh badan yg berwenang.

• Cth: Perseroan Terbatas (P.T), Yayasan, Koperasi.

Hukum Perkawinan

2. Hukum KELUARGA

• Mengatur antara lain persoalan-persoalan:

- Perkawinan

- Perceraian

- Kekuasaan orang tua

- Kedudukan anak

- Perwalian (voogdij)

- Pengampuan (curatele)

PERKAWINAN

• Syarat perkawinan Pasal 2 jo Pasal 6 UU

No.1 Th 74.

• Usia kawin pasal 7 UU No.1 Th 74

• Larangan perkawinan Pasal 8 UU No. 1 Th 74

KEKUASAAN ORANG TUA:

• Pasal 45 – 49 UU no. 1 Th 74

PERWALIAN

• Pasal 50 – 54 UU no. 1 Th 74

• 3 Macam perwalian:

1. Perwalian menurut UU

2. Perwalian dg wasiat

3. Perwalian oleh penunjukan pengadilan

3. Hukum HARTA KEKAYAAN

Tdr dr:

1. Hukum kebendaaan (Buku II BW)

2. Hukum perikatan (Buku III BW)

1. Hk Kebendaan

• Adalah aturan-aturan yg mengatur hubungan antara orang dg kebendaan

• Diatur dlm Buku II BW

• Bersifat tertutup, artinya orang tdk diperkenankan menciptakan hak kebendaan diluar yg diatur dlm Buku II BW

• Pasal 499:

“Kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yg dpt dikuasai oleh hak milik.”

Hak kebendaan (zakelijke rechten)hak yg diberikan kpd seseorang, yg memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yg dpt dipertahankan terhadap setiap orang.

• Hak kebendaan >< Hak perseorangan

• Hak perseorangan (persoonlijke rechten) Hak yg hanya dapat dipertahankan thd orang tertentu saja. Ex: hak tuntutan / penagihan kepada seseorang.

SEHINGGA:

“Benda” hak milik          Benda berwujud

menurut BW         Benda tdk berwujud

• Pembagian “Benda” :

a. 1. Benda berwujud

    2. Benda tdk berwujud

b. 1. Benda bergerak

    2. Benda tdk bergerak

• Benda bergerak:

a. Karena sifatnya benda yg dpt dipindah-pindahkan tanpa mengubah bentuknya.

b. Karena penetapan UU benda yg oleh UU ditetapkan sbg benda yg bergerak (Biasanya berupa hak yg penguasaannya bisa dipindahtangankan) ex: Hak cipta.

• Benda tdk bergerak:

a. Karena sifatnya ex: tanah

b. Karena tujuan pemakaiannya ex: mesin pabrik

c. Karena UU hak erfpacht.

• Aturan ttg Hk Benda berkait dg persoalan tanah menurut Buku

II BW sdh tidak berlaku lagi dg diganti oleh UU No 5 / 60 (UUPA)

n2. Hk Perikatan

• Diatur dlm Buku III BW

• Subekti:

“Perikatan adalah aturan yg mengatur hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak yg satu mempunyai hak menuntut suatu prestasi (kreditur) dari pihak lainnya yg wajib memenuhi tuntutan tersebut (debitur).”

• “Perikatan” dlm bhs Belanda verbintenis

nObyek perikatan:

  Prestasi (prestatie), yakni hak kreditur dan kewajiban dr debitur.

Dpt brp (Psl 1234 BW):

1. Memberikan sesuatu

2. Melakukan perbuatan

3. Tdk melakukan suatu perbuatan

• Subyek perikatan:

1. Kreditur pihak yg berhak atas prestasi

2.Debitur pihak yg wajib melakukan prestasi

4. Hukum WARIS

• Berlaku pluralisme hukum ( BW, Adat,  Islam)

• Obyek waris hny terbatas pd hak & kewajiban dlm lapangan kekayaan saja.

• Obyek hk waris:

1. Penentuan atas siap saja yg mjd ahli waris

2. Penggolongan ahli waris berdasarkan urutannya

3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris

4. Apa saja yg dpt dipesankan oleh seseorang bila ia meninggal dan batas-batas kekuasaan seseorang utk membuat pesan-pesan ttg harta peninggalannya

Read More